Sejarah perkembangan sosiologi di Indonesia (TUGAS)

A.      Sejarah perkembangan Sosiologi di Indonesia

Sejak jaman kerajaan di Indonesia sebenarnya para raja dan pemimpin di Indonesia sudah mempraktikkan unsur-unsur Sosiologi dalam kebijakannya begitu pula para pujangga Indonesia. Misalnya saja Ajaran Wulang Reh yang diciptakan oleh Sri PAduka Mangkunegoro dari Surakarta, mengajarkan tata hubungan antara para anggota masyarakat Jawa yang berasal dari golongan-golongan yang berbeda, banyak mengandung aspek-aspek Sosiologi, terutama dalam bidang hubungan antar golongan (intergroup relations).

Ki Hajar Dewantoro, pelopor utama pendidikan nasional di Indonesia, memberikan sumbangan di bidang sosiologi terutama mengenai konsep-konsep kepemimpinan dan kekeluargaan di Indonesia yang dengan nyata di praktikkan dalam organisasi pendidikan Taman Siswa.

Pada masa penjajahan Belanda ada beberapa karya tulis orang berkebangsaan belanda yang mengambil masyarakat Indonesai sebagai perhatiannya seperti Snouck Hurgronje, C. Van Vollenhoven, Ter Haar, Duyvendak dll. Dalam karya mereka tampak unsur-unsur Sosiologi di dalamnya yang dikupas secara ilmiah tetapi kesemuanya hanya dikupas dalam kerangka non sosiologis dan tidak sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Sosiologi pada waktu itu dianggap sebagai Ilmu pembantu bagi ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Dengan kata lain Sosiologi ketika itu belum dianggap cukup penting dan cukup dewasa untuk dipelajari dan dipergunakan sebagai ilmu pengetahuan, terlepas dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya.

Kuliah-kuliah Sosiologi mulai diberikan sebelum Perang Dunia ke dua diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Hukum (Rechtshogeschool) di Jakarta. Inipun kuliah Sosiologi masih sebagai pelengkap bagi pelajaran Ilmu Hukum. Sosiologi yang dikuliahkan sebagin besar bersifat filsafat Sosial dan Teoritis, berdasarkan hasil karya Alfred Vierkandt, Leopold Von Wiese, Bierens de Haan, Steinmetz dan sebagainya.

Pada tahun 1934/1935 kuliah-kuliah Sosiologi pada sekolah Tinggi Hukum tersebut malah ditiadakan. Para Guru Besar yang bertaggung jawab menyusun daftar kuliah berpendapat bahwa pengetahuan dan bentuk susunan masyarakat beserta proses-proses yang terjadi di dalamnya tidak diperlukan dalam pelajaran hukum.

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, seorang sarjana Indonesia yaitu Soenario Kolopaking, untuk pertama kalinya member kuliah sosiologi (1948) pada Akademi Ilmu Politik di Yogyakarta (kemudia menjadi Fakultas Sosial dan Ilmu Politik UGM . Beliau memberika kuliah dalam bahasa Indonesai ini merupakan suatu yang baru, karena sebelum perang dunia ke dua semua perguruan tinggi diberikan da;am bahasa Belanda. Pada Akademi Ilmu Politik tersebut, sosiologi juga dikuliahkan sebagai ilmu pengetahuan dalam Jurusan Pemerintahan dalam Negeri, hubungan luar negeri dan publisistik. Kemudian pendidkikan mulai di buka dengan memberikan kesempatan kepara para mahasiswa dan sarjana untuk belajar di luar negeri sejak tahun 1950, mulailah ada beberapa orang Indonesia yang memperdalam pengetahuan tentang sosiologi.

Buku Sosiologi mulai diterbitkan sejak satu tahun pecahnya revolus fisik. Buku tersebut berjudul Sosiologi Indonesai oleh Djody Gondokusumo, memuat tentang beberapa pengertian elementer dari Sosiologi yang teoritis dan bersifat sebagai Filsafat.

Selanjutnya buku karangan Hassan Shadily dengan judul Sosilogi Untuk Masyarakat Indonesia yang merupakan merupakan buku pelajaran pertama yang berbahasa Indonesia yang memuat bahan-bahan sosiologi yang modern.

Para pengajar sosiologi teoritis filosofis lebih banyak mempergunakan terjemahan buku-bukunya P.J. Bouman, yaitu Algemene Maatschapppijleer dan Sociologie, bergrippen en problemen serta buku Lysen yang berjudul Individu en Maatschapppij.

Buku-buku Sosiologi lainnya adalah Sosiologi Suatu Pengantar Ringkas karya Mayor Polak, seorang warga Negara Indonesia bekas anggota Pangreh Praja Belanda, yang telah mendapat pelajaran sosiologi sebelum perang dunia kedua pada universitas Leiden di Belanda. Beliau juga menulis buku berjudul Pengantar Sosiologi Pengetahuan, Hukum dan politik terbit pada tahun 1967. Penulis lainnya Selo Soemardjan menulis buku Social Changes in Yogyakarta pada tahun 1962. Selo Soemardjan bersama Soelaeman Soemardi, menghimpun bagian-bagian terpenting dari beberapa text book ilmu sosiologi dalam bahasa Inggris yang disertai dengan pengantar ringkas dalam bahasa Indonesia dirangkum dalam buku Setangkai Bunga Sosiologi terbit tahun 1964.

Dewasa ini telah ada sejumlah Universitas Negeri yang mempunyai Fakultas Sosial dan politik atau Fakultas Ilmu Sosial. Sampai saat ini belum ada Universitas yang mngkhususkan sosiologi dalam suatu fakultas sendiri, namun telah ada Jurusan Sosiologi pada beberapa fakultas Sosial dan Politik UGM, UI dan UNPAD.

Penelitian-penelitian sosiologi di Indonesai belum mendapat tempat yang sewajarnya, oleh karena masyarakat masih percaya pada angka-angka yang relative mutlak, sementara sosiologi tidak akan mungkin melakukan hal-hal yang berlaku mutlak disebkan masing-masing manusia memiliki kekhususan. Apalagi masyarakat Indonesai merupakan masyarakat majemuk yang mencakup berates suku.

B.       Tokoh Sosiologi di Indonesia

Banyak nama atau orang Indonesia yang menjadi ahli atau sosiolog besar dalam perkembangan sosiologi di Indonesi. Diantaranya adalah Prof. Dr. Selo Soemardjan, Prof Dr Paulus Wirutomo dan Arief Budiman. Berikut biografi singkat dan peran – peran tokoh tersebut dalam perkembangan sosiologi di Indonesia :

1. Kanjeng Pangeran Haryo Prof. Dr. Selo Soemardjan atau Bapak Sosiologi Indonesia

Kanjeng Pangeran Haryo Prof. Dr. Selo Soemardjan (lahir di Yogyakarta, 23 Mei 1915 – meninggal di Jakarta, 11 Juni 2003 pada umur 88 tahun) adalah seorang tokoh pendidikan dan pemerintahan Indonesia. Beliau juga disebut sebagai Bapak Sosiologi Indonesia.

Penerima Bintang Mahaputra Utama dari pemerintah ini adalah pendiri sekaligus dekan pertama Fakultas Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan (kini FISIP-UI) dan sampai akhir hayatnya dengan setia menjadi dosen sosiologi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI).

Ia dikenal sangat disiplin dan selalu memberi teladan konkret. Ia ilmuwan yang meninggalkan banyak bekal ilmu pengetahuan. Sebetulnya ia sudah purnatugas di Universitas Indonesia (UI). Tapi, karena masih dibutuhkan, ia tetap mengajar dengan semangat tinggi. Ia memang seorang sosok berintegritas, punya komitmen sosial yang tinggi dan sulit untuk diam.

Ia orang yang tidak suka memerintah, tetapi memberi teladan. Hidupnya lurus, bersih, dan sederhana. Ia tokoh yang memerintah dengan teladan, sebagaimana diungkapkan pengusaha sukses Soedarpo Sastrosatomo. Menurut Soedarpo, integritas itu pula yang membuat mendiang Sultan Hamengku Buwono IX berpesan kepada putranya, Sultan Hamengku Buwono X agar selalu mendengarkan dan meminta nasihat kepada Selo kalau menyangkut persoalan sosial kemasyarakatan. Ia orang yang tidak pernah berhenti berpikir dan bertindak.

Ia seorang dari sedikit orang yang sangat pantas menyerukan hentikan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Pantas karena ia bukan tipe maling teriak maling. Ia orang orang bersih yang dengan perangkat ilmu dan keteladanannya bisa menunjukkan bahwa praktik KKN itu merusak tatanan sosial. Ia pantas menjadi teladan kaum birokrat karena etos kerjanya yang tinggi dalam mengabdi kepada masyarakat.

Selama hidupnya, Selo pernah berkarier sebagai pegawai Kesultanan/Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Staf Sipil Gubernur Militer Jakarta Raya, dan Kepala Sekretariat Staf Keamanan Kabinet Perdana Menteri, Kepala Biro III Sekretariat Negara merangkap Sekretaris Umum Badan Pemeriksa Keuangan, Sekretaris Wakil Presiden RI Sultan Hamengku Buwono IX (1973-1978), Asisten Wakil Presiden Urusan Kesejahteraan Rakyat (1978-1983) dan staf ahli Presiden HM Soeharto.

Ia dikenal sebagai Bapak Sosiologi Indonesia setelah tahun 1959 -- seusai meraih gelar doktornya di Cornell University, AS -- mengajar sosiologi di Universitas Indonesia (UI). Dialah pendiri sekaligus dekan pertama (10 tahun) Fakultas Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan (sekarang FISIP) UI. Kemudian tanggal 17 Agustus 1994, ia menerima Bintang Mahaputra Utama dari pemerintah dan pada tanggal 30 Agustus menerima gelar ilmuwan utama sosiologi.

Pendiri FISIP UI ini, memperoleh gelar profesor dari Fakultas Ekonomi UI dan sampai akhir hayatnya justeru mengajar di Fakultas Hukum UI. Ia dibesarkan di lingkungan abdi dalem Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat. Kakeknya, Kanjeng Raden Tumenggung Padmonegoro, adalah pejabat tinggi di kantor Kasultanan Yogyakarta. Berkat jasa sang kakek, Soemardjan- begitu nama aslinya-mendapat pendidikan Belanda.

Nama Selo dia peroleh setelah menjadi camat di Kabupaten Kulonprogo. Ini memang cara khusus Sultan Yogyakarta membedakan nama pejabat sesuai daerahnya masing-masing. Saat menjabat camat inilah ia merasa mengawali kariernya sebagai sosiolog. "Saya adalah camat yang mengalami penjajahan Belanda, masuknya Jepang, dilanjutkan dengan zaman revolusi. Masalahnya banyak sekali," tuturnya suatu ketika sebagaimana ditulis Kompas.

Pengalamannya sebagai camat membuat Selo menjadi peneliti yang mampu menyodorkan alternatif pemecahan berbagai persoalan sosial secara jitu. Ini pula yang membedakan Selo dengan peneliti lain.

Mendiang Baharuddin Lopa dalam salah satu tulisannya di Kompas (1993) menulis, "Pak Selo menggali ilmu langsung dari kehidupan nyata. Setelah diolah, dia menyampaikan kembali kepada masyarakat untuk dimanfaatkan guna kesejahteraan bersama." Lopa menilai Selo sebagai dosen yang mampu mendorong mahasiswanya berpikir realistis dan mengerti serta menghayati apa yang diajarkannya. "Pendekatan realistis dan turun ke bawah untuk mengetahui keadaan sosial yang sesungguhnya inilah yang dicontohkan juga oleh para nabi dan kalifah," tulis Lopa.

Meski lebih dikenal sebagai guru besar, Selo jauh dari kesan orang yang suka "mengerutkan kening". Di lingkungan keluarga dan kampus, dia justru dikenal sebagai orang yang suka melucu dan kaya imajinasi, terutama untuk mengantar mahasiswanya pada istilah-istilah ilmu yang diajarkannya. "Kalau menjelaskan ilmu ekonomi mudah dimengerti karena selalu disertai contoh-contoh yang diambil dari kehidupan nyata masyarakat," kenang Baharuddin Lopa.

Dalam tulisan Lopa, Selo juga digambarkan sebagai orang yang bicaranya kocak, tetapi mudah dimengerti karena memakai bahasa rakyat. Meski kata-katanya mengandung kritikan, karena disertai humor, orang menjadi tidak tegang mendengarnya.

Menurut putra sulungnya, Hastjarjo, Selo suka main. "Setiap hari selalu memainkan tubuhnya berolahraga senam. Karena terkesan lucu, cucu-cucu menganggap bapak sedang bermain-main dengan tubuhnya," tambahnya.

Sebagai ilmuwan, karya Selo yang sudah dipublikasikan adalah Social Changes in Yogyakarta (1962) dan Gerakan 10 Mei 1963 di Sukabumi (1963). Penelitian terakhir Selo berjudul Desentralisasi Pemerintahan. Terakhir ia menerima Anugerah Hamengku Buwono (HB) IX dari Universitas Gadjah Mada (UGM) pada puncak peringatan Dies Natalis Ke-52 UGM tanggal 19 Januari 2002 diwujudkan dalam bentuk piagam, lencana, dan sejumlah uang.

Pendidikan yang ditempuh oleh Selo Soemardjan adalah HIS, Yogyakarta (1921-1928), MULO, Yogyakarta (1928-1931), MOSVIA, Magelang (1931-1934), kemudian dilanjutkan di Universitas Cornell, Ithaca, New York, AS (Sarjana, 1959 Doktor, 1959)

Perjalanan karirnya meningkat setahap demi setahap sebagai berikut

- Pegawai Kesultanan/Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (1935-1949)

- Kepala Staf Sipil Gubernur Militer Jakarta Raya (1949-1950)

- Kepala Sekretariat Staf Keamanan Kabinet Perdana Menteri (1950-1956)

- Sekretaris Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (1959- 1961)

- Kepala Biro III Sekretariat Negara merangkap Sekretaris Umum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

- Sekretaris Menteri Negara Ekonomi, Keuangan, dan Industri (1966-1973)

- Sekretaris Wakil Presiden RI (1973-1978)

- Asisten Wakil Presiden Urusan Kesejahteraan Rakyat (1978- 1983)

- Staf Ahli Presiden RI (1983-sekarang)

- Guru Besar Universitas Indonesia

Karya yang dihasilkan semasa hidupnya antara lain :

- Social Changes in Yogyakarta (1962)

- Gerakan 10 Mei 1963 di Sukabumi (1963)

- Desentralisasi Pemerintahan

Penghargaan yang diterima antara lain

- Bintang Mahaputra Utama dari pemerintah 17 Agustus 1994

- Gelar ilmuwan utama sosiologi 30 Agustus 1994

- Anugerah Hamengku Buwono (HB) IX dari Universitas Gadjah Mada (UGM) pada puncak peringatan Dies Natalis Ke-52 UGM tanggal 19 Januari 2002

2. Prof Dr Paulus Wirutomo sang Sosiolog Pendidikan

Prof Dr Paulus Wirutomo sosiolog dan guru besar FISIP Universitas Indonesia. Pria kelahiran Solo, 29 Mei 1949, ini menamatkan sarjana sosiologi dari Universitas Indonesia, 1976. Meraih S2 bidang Perencanaan Sosial dari University College of Swansea Wales, Inggris, 1978 dan S3 bidang Sosiologi Pendidikan dari State University of New York at Albany, USA, 1986.

Dia menjabat Ketua Departemen Sosiologi FISIP UI, 2005-2009 dan Ketua Program Magister Manajemen Pembangunan Sosial Pascasarjana UI, 1997-sekarang.

Dalam wawancara dengan Kompas di ruang kerjanya di Kampus FISIP UI Depok, beberapa hari menjelang Idul Fitri 1427 H, Prof Dr Paulus Wirutomo melihat sosial saat ini masih disalahpahami. Menurutnya, pembangunan sosial saat ini masih disalahpahami. Bagi pemerintah, pembangunan sosial hanya dianggap sebagai sektor pembangunan saja. Meskipun hal ini tidak sepenuhnya salah, namun juga tidak bisa dibenarkan.

Pasalnya, kata Paulus, pengertian pembangunan sosial yang benar itu lebih dari sekadar pembangunan sektor. Dalam pembangunan sosial, harus termuat peningkatan interaksi dan hubungan sosial dalam masyarakat. Tanpa terjadi kualitas hubungan sosial dari langkah pembangunan sosial yang diambil, sulit mengatakan adanya pembangunan sosial.

Menurutnya, bukan hanya pemerintah, tetapi sebagian besar kita masih memahami pembangunan sosial itu sekadar charity yang tidak menghasilkan uang. "Mengikuti logika pembangunan sosial sebagai sektor, maka pembangunan sosial ini membutuhkan masukan berupa penyediaan anggaran, perlu pembiayaan. Dan mengikuti pemahaman pembangunan sosial sebagai charity, maka pembangunan sosial itu dianggap sebagai sebuah langkah yang tidak menghasilkan apa pun. Atau paling tidak output-nya dinyatakan tidak menghasilkan uang," jelasnya.

Bahkan, menurut ahli sosiologi pendidikan itu, pendidikan, sama halnya dengan kesehatan dan agama yang juga dianggap pembangunan sosial, terkadang dianggap sebagai anggaran yang habis terpakai tanpa menghasilkan uang. Padahal, ujarnya, pembangunan pendidikan itu akan menghasilkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang meningkat inilah yang nantinya diharapkan akan menjadi pendorong terjadinya peningkatan kualitas hubungan sosial.

Ditanya tentang adakah usaha yang sudah dilakukan untuk memberikan pemahaman yang betul? Paulus mengatakan bahwa Departemen Sosiologi UI sudah lebih dari 10 tahun terakhir sebenarnya sudah memberikan pemahaman yang betul, melalui pembukaan program manajemen pembangunan sosial. Bahkan, menurutnya, sebenarnya Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Adyaksa Dault dan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Suryadharma Ali merupakan sebagian kecil dari orang Indonesia yang pernah mendapatkan pendidikan manajemen pembangunan sosial di pascasarjana UI.

"Dulu kita membuka program manajemen pembangunan sosial ini karena kita di UI merasakan kok Sosiologi sebagai ilmu enggak punya sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Kami membuat program lanjutan S2, terutama pada pekerja sosial, pembangunan sosial, LSM, dan Bappeda. Ketika itu, kami melihat tenaga Bappeda yang ada, SDM-nya seadanya. Ada yang diambil dengan latar belakang ekonomi, hukum, pertanian, ataupun pakar teknik. Mestinya orang sosial budaya yang punya ilmu untuk pembangunan sosial bisa menyumbangkan pengetahuannya. Dengan membuka program manajemen pembangunan sosial ini diharapkan akan lahir kader manusia Indonesia yang memahami pembangunan sosial dan punya sumbangan besar bagi pembangunan bangsa," jelasnya.

Hasilnya? "Sesudah 10 tahun, kok hasilnya masih kurang dirasakan. Saya berpikir, persoalannya terletak pada inti pembangunan sosial yang ternyata memang belum bisa ditangkap secara baik oleh masyarakat dan terutama oleh pemerintah. Sekali lagi saya tegaskan, inti dari adanya pembangunan sosial adalah kualitas interaksi sosial, dan kualitas hubungan sosial di masyarakat. Interaksi sosial itu sifatnya lebih kasat mata. Misalnya orang berkonflik dengan saling lempar batu, tetapi ada yang lebih mendalam dari interaksi sosial, misalnya hubungan itu antara buruh dan majikan, guru dan murid, rakyat dan pemerintah. Yang menyangkut hubungan kekuasaan, bagaimana kekuasaan yang Anda punya dan yang saya punya, bagaimana kekuasaan yang senjang bisa menghasilkan eksploitasi. Ini yang disebut hubungan sosial," jels Paulus.

Paulus sangat risau dengan perjalanan bangsa yang kualitas hubungan sosialnya sepertinya hanya jalan di tempat. Menurut Paulus, banyak bibit kreatif sumber daya manusia yang telah dimatikan oleh kebijakan nasional yang tidak berpihak pada usaha kreatif. Padahal, usaha kreatif ini mampu memberikan sumbangan yang sangat besar bagi kemajuan bangsa.

Dia memisalkan: Si A baru lulus kuliah dari teknik industri dan berhasil memproduksi ataupun menciptakan alat pertanian, katakanlah pacul. Persoalan pertama yang dihadapi si A, dia tidak punya dana untuk memproduksi ciptaannya. Sistem perbankan yang ada tidak memungkin-kannya meminjam dari bank karena tidak punya jaminan. Solusi yang mungkin si A lakukan jika tetap ingin memproduksi idenya adalah meminjam uang dari saudara, kenalan, atau dari rentenir. Katakanlah dia berhasil mendapatkan pinjaman dana, lantas dia memulai produksi pacul ciptaannya. Apa yang terjadi kemudian, pemerintah mengimpor pacul dalam jumlah banyak dan dijual dengan harga lebih murah dari harga jual buatan si A. Jelas produksi si A tidak laku, kalah bersaing, dan akhirnya terpaksa menutup usaha produksinya yang menjadi produk kreatif anak bangsa. Karena tutup usaha pada saat belum berkembang, si A meninggalkan utang, hidupnya terbelit utang. Cita-citanya pupus dan tidak banyak yang bisa dilakukannya.

Dia berharap pemerintah sebagai pengambil kebijakan memberikan dukungan pada usaha-usaha anak bangsa yang kreatif untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. "Persoalan ini tidak sulit kalau memang pemerintah mau dan punya keberpihakan pada usaha kreatif. Inilah yang harus dilakukan sekarang, yaitu membuat kebijakan nasional yang berpihak pada usaha kreatif. Tanpa ini, saya kira, bangsa ini akan tetap seperti sekarang, kualitas hubungan sosialnya tidak meningkat," katanya.

3. Arief Budiman Sosiolog Lokal yang Melangkah ke Dunia Internasional

Doktor sosiologi yang terlahir dengan nama Soe Hok Djin ini meninggalkan status sebagai dosen di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, Jawa Tengah, pasca kerusuhan Mei 1998. Kemudian bersama istri Leila Ch. Budiman bermukim dan mengajar di Universitas Melbourne, Australia. Dia agaknya belum mau menghentikan sedikitpun suara kritisnya. Sejak masih muda lelaki keturunan Tionghoa ini sudah berani mengkritisi kebijakan Presiden Soekarno bahkan turut turun ke jalanan berdemosntrasi bersama mahasiswa menumbangkan Orde Lama.

Dia adalah kakak kandung Soe Hok Gie yang meninggal dunia sebagai tokoh pergerakan mahasiswa. Kendati turut menumbangkan Orde Lama namun justru di masa Soeharto sepak terjang dan sikap kritisnya semakin menjadi-jadi terlebih setelah berstatus dosen Program Studi Pembangunan di UKSW, Salatiga. Pemerintahan yang diwariskan kepada B.J. Habibie pun tak luput dari kekritisannya yang dia sebut tak lebih sebagai perpanjangan Orde Baru.

Bahkan hingga pemerintahan sudah jatuh ke tangan koleganya Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, suara kritisnya tetap nyaring terdengar. Media massa pada suatu masa pernah ramai memuat kritiknya kepada Gus Dur ketika menjelang di ujung tanduk kekuasaan. Arief ketika itu menyarankan sebagai upaya untuk bisa bertahan Gus Dur jangan lebih banyak membuat musuh melainkan harus berkoalisi.

Akhirnya dia merelakan diri dihujani kritik bahkan makian tatkala kritik pedas terbarunya disampaikan tentang kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri dan PDI Perjuangan yang dianggapnya sebagai partai yang rusak dan kacau. Banyak simpatisan partai berlambang kepala banteng bulat dalam lingkaran putih itu menyebutkan pakar sosiologi lulusan Harvard University itu sebagai tidak nasionalis karena banyak bicara di luar dan mengkritik namun memilih bermukim di luar negeri.
Dia lalu menjelaskan makna dan pengertian nasionalisme sesungguhnya yang menurutnya dalam praktek sangat rentan terhadap manipulasi. Jadi tentang nasionalisme harus dilihat siapa yang menggunakan dan untuk kepentingan apa.

Namun secara teoritis kata Arief nasionalisme adalah persatuan secara kelompok dari suatu bangsa yang mempunyai sejarah yang sama, bahasa yang sama, dan pengalaman bersama. Tetapi definisi seperti itu jarang terjadi. Yang biasa terjadi adalah pemakaian pengertian nasionalisme secara spesifik sehingga rentan terhadap manipulasi. Karena nasionalisme terkadang dipakai untuk bermacam-macam hal maka pengertiannya harus pula dilihat kasus per kasus.

Mengatasnamakan nasionalisme untuk dikaitkan dengan amandemen dan penolakannya oleh sejumlah kalangan, misalnya, menurut Arief bisa relevan tetapi bisa juga tidak. Disebutkan, diartikan seakan-akan nasionalisme adalah negara kesatuan tetapi dalam negara kesatuan itu terdapat eksploitasi. Terhadap Jakarta yang mengambil terlalu banyak oleh daerah yang tidak kebagian meminta jatah dan tetap pula tidak dipedulikan yang berarti tidak ada nasionalisme di situ. Oleh mereka yang memperjuangkan nasionalisme kemudian berpendapat, “justru mungkin Republik Indonesia akan lebih dipersatukan bila menjadi negara serikat atau federal state.”

Dicontohkan, negara Australia tempatnya bermukim sekarang kuat sekali nasionalismenya sebab tiap negara bagian mempunyai pemerintahan masing-masing seperti juga di Amerika Serikat. Jadi, menurutnya, sama sekali tidak benar jika Republik Indonesia dipertahankan hanya kalau berbentuk negara kesatuan. Karena masalah sebenarnya adalah kepentingan, apakah kepentingan dari banyak orang terpelihara atau tidak. Dalam banyak kasus ternyata kepentingan lebih banyak orang akan semakin terpelihara jika negara berbentuk federal di mana kesatuan yang berpusat di Jakarta tidak diperlukan lagi.

Penyederhanaan nasionalisme menjadi sebentuk negara kesatuan adalah bermotif keinginan Jakarta mempertahankan hegemoni terhadap daerah. Lalu, mereka yang seakan-akan mau bebas dan tidak mau tunduk kepada Jakarta dianggap melawan nasionalisme. Padahal itu hanyalah pengatasnamaan seakan-akan Jakarta adalah seluruh Republik Indonesia dan dimaksudkan untuk mendapatkan untung bagi sebagian elit di Jakarta.

Amandemen Undang-undang Dasar 1945 dalam kacamata Arief Budiman umumnya adalah memperbaiki yang lama. Seperti pemilihan presiden langsung suatu hal yang baik masalahnya presiden hanya bisa dicalonkan oleh partai sehingga beresiko menimbulkan oligarki. Harusnya ada juga peluang untuk pencalonan presiden, gubernur, dan bupati secara independen. Adalah kemajuan bahwa presiden dipilih oleh rakyat secara langsung tetapi buntutnya masih dipegang oleh orang-orang yang punya vested interest dalam partai.

Kemajuan lain amandemen adalah dihapuskannya wakil militer di parlemen sejak tahun 2004. Militer yang seharusnya profesional itu jika ingin berpolitik maka berpolitiklah secara pribadi. Piagam Jakarta terutama Pasal 29 UUD 1945 tentang agama dalam pengertian yang sesungguhnya adalah tidak terjadi kemunduran karena yang dipertahankan adalah yang lama. Arief menyimpilkan secara keseluruhan terjadi progresi dalam amandemen sehingga bisa memberikan tambahan optimisme.

Dia menyebutkan pada dasarnya konstitusi harus selalu diperbaharui dan yang berhak menentukan perubahan itu harus rakyat sendiri misalnya melalui semacam referendum khusus untuk hal-hal yang kontroversial. Konstitusi merupakan sesuatu yang dinamis dan mencerminkan kepentingan rakyat pada kurun waktu tertentu. Kepentingan bisa berubah karena waktu dan tempat juga berubah demikian pula lingkungan ikut berubah.

UUD 45 yang dibuat oleh para pendiri bangsa belum tentu cocok untuk keadaan selanjutnya. UUD 45 dibuat masih dalam keadaan kacau dan darurat sehingga sangat dibutuhkan pemerintahan yang kuat. Demikian pula soal hal asasi manusia belum dimasukkan karena sesungguhnya deklarasi HAM baru keluar tahun 1948 sehingga baru masuk dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang sudah tidak digunakan.

Arief menilai penolakan terhadap negara federal dahulu terjadi pada zaman Republik Indonesia Serikat (RIS) sebab ide federal dipakai oleh Belanda hanya sebagai alat pemecah-belah berbeda dengan jika sekarang yang dibuat oleh bangsa sendiri Belanda-nya saja sudah tidak ada lagi. Tentang federal, menurut Arief antara Megawati dengan militer setara punya mitos-mitos yang tidak bisa ditawar tanpa penjelasan yang baik.

Arief Budiman berpendapat bahwa rumusan umum nasionalisme adalah tatkala semua pihak mengutamakan kepentingan bangsa di atas segalanya. Dalam definisi demikian apapun bisa masuk, semisal, jika negara kesatuan adalah sesuatu yang penting untuk mengembangkan bangsa maka itu adalah nasionalisme.

Demikian pula jika ada orang yang mengatakan bahwa negara federal akan lebih baik bagi kepentingan meningkatkan kesejahteraan semua sebagai bangsa maka itu juga nasionalisme. Seandainya harus berperang pun dengan Australia jika itu berguna untuk memperbaiki bangsa adalah nasionalisme juga. Tetapi jika semuanya tidak berguna maka menjadi tidak nasionalis. Nasionalisme adalah tujuan yang bisa dicapai dengan bermacam cara termasuk dalam hal amandemen konstitusi apakah perubahan itu baik bagi bangsa ini atau tidak.

Posisi nasionalisme dalam kasus pengusiran TKI dari negeri Malaysia, misalnya, menurut Arief Budiman kasusnya lebih banyak disebabkan karena kesalahan diplomasi serta kesemrawutan Departemen Luar Negeri dan pemerintah Indonesia mengurus warganya di luar negeri. Tanpa kata nasionalisme pun adalah kewajiban membela warga negara yang pergi sebagai orang miskin sebab tidak bisa hidup di negeri sendiri. Mestinya yang dipersoalkan kenapa orang-orang TKI itu cari makan di luar negeri yang lalu secara menyakitkan diusir oleh negara yang juga sama-sama mengalami kesulitan oleh karena kedatangan TKI itu. Kepada TKI itu kenapa tidak bisa diberikan pekerjaan.

Seiring dengan itu sebagai orang Salatiga Arief Budiman ikut pula merasakan sentimentil sejenis milik para TKI yang ingin pulang ke kampung halaman sebab merasa sudah capek berbicara bahasa Inggris terus-menerus bahkan hingga bermimpi pun memakai bahasa Inggris. Bagi dia Salatiga adalah tetap sebagai tanah air. Meskipun dia merasa bukan patriot bahkan jika harus merasa bukan Indonesia sekalipun bagi dia pun bukan masalah yang penting Salatiga adalah tetap sebagai tanah air.

Dia tetap ingin pulang ke Indonesia. Selain karena teman-temannya ada di Indonesia dia kalau ngomong berbahasa Indonesia dia rasakan lebih puas termasuk kalau ngomong lelucon atau ngomong jorok lebih plong rasanya sebab emosi keluar semua. Semua itu telah membuat dia rindu selalu terhadap Indonesia walau dia anggap itu bukanlah sebagai patriotisme atau nasionalisme. Tetapi karena dilahirkan di Indonesia, kecil diIndonesia, teman-temannya di Indonesia termasuk bahasa yang dia pakai ketika pertama kali menyatakan emosi adalah bahasa Indonesia memberi dia alasan untuk rindu Indonesia. Karenanya pada hari tua Arief Budiman akan lebih senang berada di Indonesia. Dia mempersilakan kalau sikapnya itu bisa disebut sebagai nasionalisme..

Perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia dilihat oleh Arief Budiman sebagai sebuah pergerakan sejarah yang tetap memberi harapan. Arief pernah mengalami hidup di zaman Soekarno demikian pula Soeharto termasuk masa reformasi. Jika pada zaman Soeharto saja dia masih punya harapan maka harapan itu menjadi lebih setelah sekarang Soeharto jatuh. Progresi yang terjadi dia lihat banyak sekali sehingga memberi harapan yang lebih besar daripada di masa Soeharto. Progresi yang terjadi itu misalnya pers yang bebas serta demokrasi yang mulai ada meskipun masih kacau. Sekarang segala sesuatunya menjadi lebih mungkin untuk terjadi hanya saja bangsa ini masih berada di tengah-tengah masalah yang masih segudang